Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2013

Kepariwisataan

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah Kota mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional.

3. bahwa pembangunan kepariwisataan di Kota Depok bertujuan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

4. bahwa Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2003 yang mengatur tentang Izin Usaha Pariwisata sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penggantian dan penyesuaian.

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan.