Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2013

Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Diubah dengan:

1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2018
   Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

1. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi sebagai bagian integral ekonomi rakyat, sejalan dengan cita-cita dan amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang meru pakan landasan bagi pembangunan ekonomi Indonesia, koperasi mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk meningkatkan perekonomian nasional.

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi.

3. bahwa pembangunan daerah diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Kota, oleh karena itu Pemerintah Kota perlu mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi, khususnya Koperasi.

4. bahwa untuk mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh, koperasi perlu diberdayakan dan dikembangkan agar dapat menjadi koperasi yang tangguh dan mandiri.

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.