Mekanisme Koordinasi Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Jenis: Peraturan Bupati
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa dalam rangka optimalisasi tercapainya efisiensi, efektivitas dan produktivitas setiap pelaksanaan program kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dibutuhkan adanya mekanisme koordinasi kerja yang jelas antar perangkat daerah.
bahwa koordinasi kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor12 Tahun 2016 tentang Mekanisme Koordinasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, belum mengatur secara jelas dan terperinci tentang bentuk dan pelaksanaan mekanisme koordinasi kerja perangkat daerah sehingga belum dapat diterapkan secara maksimal.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka perlu penyesuaian nomenklatur kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah pada setiap peraturan terkait.
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1684/2022
Tata Laksana Hepatitis Akut pada Anak yang Belum Diketahui Penyebabnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 73 Tahun 2024
Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2018
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa Tahap II
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2021
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2020
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Hatta