Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
Jenis: Peraturan Bupati
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur melalui dana bantuan operasional satuan pendidikan.
bahwa agar pelaksanaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat waktu dan tepat sasaran, maka perlu mengatur ketentuan pelaksanaannya.
bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana bantuan operasional satuan Pendidikan maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018
Pemenuhan dan perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2022
Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024
Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 31 Tahun 2024
Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah