Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/16/PBI/2021

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

Dicabut dengan:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024
   Pengendalian Moneter

1. bahwa untuk mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional, menyeluruh, untuk kepentingan nasional, serta untuk mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal, Bank Indonesia terus mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang lebih efisien untuk memfasilitasi transfer dana dan setelmen secara langsung dan seketika serta tersedia selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu;

2. bahwa langkah pengembangan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional dari Bank Indonesia diselaraskan dengan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan salah satunya melalui kebijakan giro wajib minimum;

3. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/10/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;