Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021

Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah


Ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2021
Jenis: Peraturan Bank Indonesia
Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 200
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6716

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Bank Indonesia berperan serta menjaga terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial dengan mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas;

  2. bahwa untuk mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, perlu peningkatan akses pembiayaan inklusif dan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dan perorangan berpenghasilan rendah, melalui pengaturan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial;

  3. bahwa dalam pengaturan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial perlu memperluas cakupan pembiayaan kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memperhatikan keahlian dan model bisnis bank;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013

Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2020

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019


Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016

Komisi Perlindungan Anak Indonesia


Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015

Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura