Data Peraturan Kamus Hukum Jabatan Fungsional Kontak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/11/PBI/2018

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika


Ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2018
Jenis: Peraturan Bank Indonesia
Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 186
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6256
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk segera memenuhi kebutuhan penyelenggaraan sistem pembayaran yang lebih lancar, aman, efisien, dan andal diperlukan percepatan implementasi ketentuan mengenai kewajiban penyediaan dana yang cukup pada saat pengiriman instruksi setelmen dana dan ketentuan mengenai fasilitas likuiditas intrahari;

  2. bahwa untuk mendukung percepatan implementasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penyesuaian waktu pemberlakuan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan dana yang cukup pada saat pengiriman instruksi setelmen dana dan ketentuan mengenai fasilitas likuiditas intrahari;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2018

Jadwal Retensi Arsip Substantif Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000

Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2010

Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan