Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/12/PBI/2008

Pencabutan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/71/KEP/DIR Tanggal 29 Juli 1998 tentang Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency) dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/109/KEP/DIR Tanggal 30 September 1998 tentang Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Wewenang Ketua Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)


Ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2008
Jenis: Peraturan Bank Indonesia
Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 121

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency) telah dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 Tanggal 19 Mei 2008 Tentang Pembubaran Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency);

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu dilakukan pencabutan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/71/KEP/DIR tanggal 29 Juli 1998 tentang Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency) dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/109/KEP/DIR tanggal 30 September 1998 tentang Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Wewenang Ketua Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Swasta Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency) dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010

Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practices)


Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2019

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022

Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018

Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga