Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2020

Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi


Ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2020
Jenis: Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Nasabah serta pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka perlu untuk melakukan pengaturan kembali ketentuan yang mengatur mengenai pedoman yang memuat tata cara penyelesaian perselisihan Nasabah di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2016

Pedoman Pengelolaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor di Lingkungan Kementerian Kesehatan


Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah


Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara


Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005

Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005