Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 18 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Penanganan Material


Ditetapkan: 6 September 2021
Jenis: Peraturan Badan Standardisasi Nasional

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa dengan adanya penerapan Standar Nasional Indonesia dodos dan egrek untuk pemeliharaan dan pemanenan kelapa sawit, diperlukan adanya penetapan skema penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia sektor peralatan penanganan material;

  2. bahwa skema penilaian kesesuaian sektor peralatan penanganan material yang telah ditetapkan dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Penanganan Material belum mengatur skema penilaian kesesuaian untuk Standar Nasional Indonesia dodos dan Standar Nasional Indonesia egrek, sehingga perlu dilakukan perubahan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Penanganan Material;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum


Upah Minimum Sektor Perkebunan, Sektor Pertambangan dan Sektor Minyak dan Gas Kabupaten Bulungan Tahun 2025


Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Migas Hulu Jabar


Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah