Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021

Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara


Ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2021
Jenis: Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 803

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi diperlukan penataan kembali terhadap tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Siber dan Sandi Negara yang lebih efektif dan efisien;

  2. bahwa Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

  3. bahwa penyusunan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/515/M.KT.01/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019

Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021

Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara


Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/14/PADG/2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah


Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha