Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 35 Tahun 2022

Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional


Ditetapkan pada tanggal 2 September 2022
Jenis: Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional
Berita Negara Tahun 2022 Nomor 918

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, dilakukan hibah langsung sebagai bentuk penerimaan negara untuk mendukung pencapaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam program pembangunan nasional;

  2. bahwa pelaksanaan hibah langsung harus memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima hibah;

  3. bahwa untuk menjamin pengelolaan hibah langsung di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional berjalan secara efektif, efisien, taat asas, dan taat administrasi, perlu disusun pedoman pengelolaan hibah langsung;

  4. bahwa belum terdapat pengaturan terkait pengelolaan hibah langsung di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga perlu diatur;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Aceh yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024


Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi


Uraian Fungsi Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama Badan Informasi Geospasial


Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati