Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 35 Tahun 2022

Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional


Ditetapkan pada tanggal 2 September 2022
Jenis: Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional
Berita Negara Tahun 2022 Nomor 918
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, dilakukan hibah langsung sebagai bentuk penerimaan negara untuk mendukung pencapaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam program pembangunan nasional;

  2. bahwa pelaksanaan hibah langsung harus memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima hibah;

  3. bahwa untuk menjamin pengelolaan hibah langsung di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional berjalan secara efektif, efisien, taat asas, dan taat administrasi, perlu disusun pedoman pengelolaan hibah langsung;

  4. bahwa belum terdapat pengaturan terkait pengelolaan hibah langsung di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga perlu diatur;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Saraf


Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)


Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon


Penyusunan Laporan Analisis Keselamatan Instalasi Nuklir Nonreaktor