Data Peraturan Kamus Hukum Jabatan Fungsional Kontak

Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 12 Tahun 2017

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi


Ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2017
Jenis: Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1543
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

  2. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor B/499/M.KT.01/2017, tanggal 29 September 2017 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017

Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Satu Program Studi

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/5/PADG/2021

Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/23/PADG/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2020

Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen