Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2020

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir


Ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2020
Jenis: Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 195

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu menyediakan sarana dan prasarana dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

  2. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur secara komprehensif di dalam peraturan perundang-undangan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Pengelolaan Keuangan Desa


Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/06/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014

Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia)


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016

Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum