Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2021

Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir


Ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2021
Jenis: Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 43

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, seluruh pejabat di instansi pemerintah yang memangku jabatan strategis dan rawan korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

  2. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara, seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara selain pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyampaikan laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing;

  3. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu diganti;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa (Voluntary Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the European Union on Forest Law Enforcement, Governance and Trade in Timber Products into the European Union)


Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/19/PBI/2015

Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2021

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2021

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar


Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001

Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme