Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka


Ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2020
Jenis: Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan perlu dilakukan penyesuaian agar pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan dapat berjalan lebih efektif, efisien, terbarukan dan independen;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2020

Prosedur Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional


Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015

Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2020

Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara


Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 89 Tahun 2020

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Saraf


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain