Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019

Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan


Ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2019
Jenis: Peraturan Daerah

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan bangunan gedung serta untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung diperlukan pengaturan dalam hal administrasi dan teknis penyelenggaraan bangunan gedung.

  2. bahwa setelah dilakukan kajian dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan di Kota Bogor, dan menyikapi perkembangan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan bangunan gedung, serta dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan mereformasi birokrasi dalam hal pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan dan efisiensi dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

  3. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan tersebut diundangkan, Pemerintah Daerah harus memiliki Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pengangkatan, Syarat, dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penata Ruang


Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan


Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan


Standar Program Fellowship Gangguan Neurologi pada Anak Dokter Spesialis Neurologi


Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga