Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019

Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan

1. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan bangunan gedung serta untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung diperlukan pengaturan dalam hal administrasi dan teknis penyelenggaraan bangunan gedung.

2. bahwa setelah dilakukan kajian dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan di Kota Bogor, dan menyikapi perkembangan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan bangunan gedung, serta dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan mereformasi birokrasi dalam hal pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan dan efisiensi dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

3. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan tersebut diundangkan, Pemerintah Daerah harus memiliki Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah.