Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2016
Jenis: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1015

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan administrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu diangkat calon Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja di bidang pengawasan pemilihan umum sesuai dengan penetapan jabatan pelaksana;

  2. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dilakukan oleh Sekretaris Jenderal, sehingga perlu membentuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/954/M.PANRB/3/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020

Pedoman Pengembangan Geopark Sebagai Destinasi Pariwisata


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015

Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2020

Konsultan Manajemen Kesehatan Warga Negara Asing


Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 14 Tahun 2021

Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak