Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak
Jenis: Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) jenis Bensin RON 88 (Gasoline) dan Minyak Solar (Gasoil) harus dilaksanakan dengan tepat sasaran, tepat volume dan tepat waktu kepada konsumen pengguna yang berhak untuk mendapatkannya;
bahwa dalam rangka memperoleh data volume yang dapat digunakan sebagai dasar pembayaran pajak-pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak penjualan Bahan Bakar Minyak Subsidi dan Non Subsidi yang disalurkan melalui titik serah di Penyalur;
bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dibangun Sistem Teknologi Informasi (STI) yang dapat dimanfaatkan sebagai alat kendali yang akurat, tepat, cepat, akuntabel, dan verified untuk mengetahui volume yang disalurkan kepada konsumen pengguna;
bahwa Sidang Komite Badan Pengatur pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013, telah menyepakati untuk menetapkan penggunaan STI dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak dalam suatu Peraturan Badan Pengatur;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2022
Bantuan Operasional Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2010
Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat atas Aset Tanah di Wilayah Bencana
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007
Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2022
Pengesahan Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)