Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021

Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila


Ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2021
Jenis: Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1287

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila yang sesuai dengan visi dan misi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu pelaksanaan dan peningkatan kerja sama pembinaan Ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

  2. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kerja sama pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang efektif, efisien, komprehensif, berkesinambungan, dan institusional, perlu pedoman penyelenggaraan kerja sama pembinaan Ideologi Pancasila;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019

Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal


Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2016

Persyaratan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017

Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara


Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi


Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012

Produk Hukum Mahkamah Konstitusi