Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2018

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan


Ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2018
Jenis: Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Berita Negara Tahun 2018 Nomor 657

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan diperlukan sumber daya manusia Potensi Pencarian dan Pertolongan yang memiliki keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan;

  2. bahwa untuk memberikan keahlian dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2022

Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi;


Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 22/25/PADG/2020

Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga Dalam Operasi Moneter


Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau


Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.02/2021

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid pada Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia