Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2019

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

1. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, setiap penyelenggara negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan korupsi;

2. bahwa kewajiban mengenai pelaporan harta kekayaan dilakukan sesuai dengan tata cara penyampaian laporan harta kekayaan, pengaturan pengenaan sanksi disiplin, dan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;