Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2020

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara


Ditetapkan pada tanggal 11 September 2020
Jenis: Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1057

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, di antaranya dinyatakan bahwa sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip;

  2. bahwa untuk pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Badan Kepegawaian Negara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.04/2017

Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020

Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan


Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2020

Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air Nasional


Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2020

Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional


Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020

Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota