Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021

Penyelenggaraan Program Registrasi Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa


Ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2021
Jenis: Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1441

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa arsip dari sejarah perjalanan bangsa merupakan memori kolektif bangsa yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa, sehingga diperlukan kehadiran negara sebagai bentuk pengakuan dan pelindungan terhadap peninggalan yang bernilai bagi peradaban bangsa Indonesia;

  2. bahwa dalam upaya pelindungan dari ancaman faktor alamiah dan manusia, optimalisasi aksesibilitas serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arsip sebagai memori kolektif bangsa, perlu langkah strategis dalam pendokumentasian warisan yang bernilai bagi peradaban bangsa Indonesia;

  3. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pendokumentasian arsip sebagai warisan dokumenter berbagai karya budaya, kejadian penting, pemikiran, penemuan baru, dan segala bentuk peninggalan yang bernilai bagi peradaban bangsa Indonesia, perlu pengaturan mengenai registrasi arsip sebagai memori kolektif bangsa;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Program Registrasi Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Strategi e-Kesehatan Nasional


Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional


Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan


Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 126 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk 118 (Seratus Delapan Belas) Kabupaten/Kota pada 15 (Lima Belas) Provinsi Periode 2023-2028


Pajak Daerah dan Retribusi Daerah