Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 24/8/PADG/2022

Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

Diubah dengan:

1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2023
   Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2023
   Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2025
   Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

1. bahwa untuk pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, serta tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tingginya tekanan eksternal, Bank Indonesia menempuh penguatan bauran kebijakan yang salah satunya dengan mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum dalam rupiah secara bertahap;

2. bahwa percepatan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum dalam rupiah secara bertahap tetap dapat mendukung pemulihan ekonomi;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;