Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/7/PADG/2021

Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

Peraturan Perubahan:

1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/22/PADG/2019
   Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 22/11/PADG/2020
   Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 22/30/PADG/2020
   Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/7/PADG/2021
   Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
5. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/31/PADG/2021
   Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
6. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 24/14/PADG/2022
   Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
7. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2023
   Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
8. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2023
   Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
9. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2025
   Perubahan Kedelapan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

1. bahwa untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia perlu mengoptimalkan kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif dengan tetap menjaga ketahanan stabilitas sistem keuangan;

2. bahwa kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif dilakukan melalui penguatan kebijakan rasio intermediasi makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga LikuiditasMakroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah perlu untuk disesuaikan;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;