Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 22/5/PADG/2020

Lelang Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana untuk Menjaga Kesinambungan Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan


Ditetapkan pada tanggal 20 April 2020
Jenis: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat serta berdampak pula terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional serta memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik;

  2. bahwa untuk melakukan langkah penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

  3. bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembelian surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara berjangka panjang di pasar perdana sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional termasuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara;

  4. bahwa Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menyepakati skema dan mekanisme koordinasi pembelian surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara berjangka panjang di pasar perdana untuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara, yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 190/KMK.08/2020 dan Nomor 22/4/KEP.GBI/2020 tanggal 16 April 2020;

  5. bahwa dalam rangka penerbitan surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara oleh pemerintah, Bank Indonesia melaksanakan kegiatan sebagai agen lelang surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara di pasar perdana;

  6. bahwa Bank Indonesia perlu mengatur pelaksanaan lelang surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara di pasar perdana sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020;

  7. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Lelang Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana untuk Menjaga Kesinambungan Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pengelolaan Whistleblowing System di Lingkungan Kementerian Sosial


Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat


Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Badan Keamanan Laut


Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut


Penugasan dan Pembinaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia