Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 22/5/PADG/2020

Lelang Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana untuk Menjaga Kesinambungan Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan


Ditetapkan pada tanggal 20 April 2020
Jenis: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat serta berdampak pula terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional serta memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik;

  2. bahwa untuk melakukan langkah penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

  3. bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembelian surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara berjangka panjang di pasar perdana sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional termasuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara;

  4. bahwa Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menyepakati skema dan mekanisme koordinasi pembelian surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara berjangka panjang di pasar perdana untuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara, yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 190/KMK.08/2020 dan Nomor 22/4/KEP.GBI/2020 tanggal 16 April 2020;

  5. bahwa dalam rangka penerbitan surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara oleh pemerintah, Bank Indonesia melaksanakan kegiatan sebagai agen lelang surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara di pasar perdana;

  6. bahwa Bank Indonesia perlu mengatur pelaksanaan lelang surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara di pasar perdana sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020;

  7. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Lelang Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana untuk Menjaga Kesinambungan Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia


Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/02/2013

Pedoman Pengurusan Jenazah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia


Peraturan Kejaksaan Nomor 12 Tahun 2019

Pencabutan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2018

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional


Scroll to Top