Lelang Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana untuk Menjaga Kesinambungan Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Jenis: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia
Menimbang:
bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat serta berdampak pula terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional serta memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik;
bahwa untuk melakukan langkah penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembelian surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara berjangka panjang di pasar perdana sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional termasuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara;
bahwa Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menyepakati skema dan mekanisme koordinasi pembelian surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara berjangka panjang di pasar perdana untuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara, yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 190/KMK.08/2020 dan Nomor 22/4/KEP.GBI/2020 tanggal 16 April 2020;
bahwa dalam rangka penerbitan surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara oleh pemerintah, Bank Indonesia melaksanakan kegiatan sebagai agen lelang surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara di pasar perdana;
bahwa Bank Indonesia perlu mengatur pelaksanaan lelang surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara di pasar perdana sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Lelang Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana untuk Menjaga Kesinambungan Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021
Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2020
Road Map Reformasi Birokrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2020-2024
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2018
Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2020
Tata Cara Pemberian Izin Meninggalkan Wilayah Akreditasi atau Wilayah Kerja bagi Kepala Perwakilan