Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2020

Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka


Ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2020
Jenis: Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme Wakil Pialang Berjangka serta mendorong terbentuknya Wakil Pialang Berjangka yang memiliki integritas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka pengaturan mengenai Izin Wakil Pialang Berjangka perlu disesuaikan guna mendukung kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-020/A/JA/07/2014

Pedoman Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2016

Ikatan Dinas Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia


Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014

Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah