Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/1/PADG/2019

Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional


Ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2019
Jenis: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional;

  2. bahwa perubahan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai mekanisme dan hal teknis terkait Sukuk Bank Indonesia sebagai agunan pinjaman likuiditas jangka pendek;

  3. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan perubahan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek bagi bank umum konvensional dengan menambah jenis agunan berkualitas tinggi berupa Sukuk Bank Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan


Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2020

Rencana Bisnis Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi


Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 12 Tahun 2020

Penghunian Rumah Negara


Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota


Scroll to Top