Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2019

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD


Ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2019
Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 887

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk pembaharuan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan, perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan melalui perubahan bentuk kelembagaan Sekolah Tinggi Transportasi Darat menjadi Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD;

  2. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi, perlu menyusun organisasi dan tata kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD;

  3. bahwa untuk menata organisasi dan tata kerja pada Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD, Kementerian Perhubungan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/584/M.KT.01/2019 tanggal 09 Juli 2019 perihal Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan Persetujuan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam Surat Nomor B/90/M/KB.03.00/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Transportasi Darat menjadi Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I


Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya


Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara


Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020

Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank


Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018

Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara