Data Peraturan Kamus Hukum Jabatan Fungsional Kontak

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 20/29/PADG/2018

Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka


Ditetapkan pada tanggal 7 November 2018
Jenis: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menerbitkan transaksi domestic non-deliverable forward sebagai salah satu instrumen operasi moneter;

  2. bahwa dengan diterbitkannya transaksi domestic nondeliverable forward sebagai instrumen operasi moneter, diperlukan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan transaksi domestic non-deliverable forward tersebut;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2019

Tunjangan Jabatan Fungsional Kataloger

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2014

Koordinator Pengawasan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 15 Tahun 2021

Pengangkatan Khusus dari 57 (Lima Puluh Tujuh) Eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2021

Proses Bisnis Kementerian Pemuda dan Olahraga