Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993

Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of the Hazardous Wastes and Their Disposal


Ditetapkan pada tanggal 12 Juli 1993
Jenis: Keputusan Presiden
Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa di Basel, Swiss, pada tanggal 22 Maret 1989 telah diterima Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of the Hazardous Wastes and Their Disposal sebagai hasil the Conference of Plenipotentiaries on the Global Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes yang diselenggarakan oleh the United Nations Environment Programme (UNEP), yang mengatur larangan ekspor dan impor serta pembangunan limbah berbahaya secara tidak sah;

  2. bahwa secara geografis wilayah Republik Indonesia terdiri dari pulau-pulau dengan perairan terbuka, karena itu sangat potensial sebagai tempat pembuangan limbah berbahaya secara tidak sah dari luar negeri;

  3. bahwa untuk memelihara kelestarian lingkungan serta mencegah agar wilayah Republik Indonesia tidak menjadi tempat pembuangan limbah berbahaya, dipandang perlu menjadi pihak pada Convention tersebut pada huruf a di atas;

  4. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention tersebut dengan Keputusan Presiden;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018

Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah


Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen


Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016

Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah


Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014

Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2014

Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional


Scroll to Top