Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal
Jenis: Keputusan Lainnya
Menimbang:
bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan penghentian dan pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah sejak tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;
bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan perubahan kebijakan dan peraturan dalam tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
bahwa negara Kerajaan Arab Saudi telah melakukan perbaikan kebijakan dan ketenagakerjaan dalam program jaminan sosial rangka peningkatan pelindungan Tenaga Kerja Asing;
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Minutes of Meeting antara Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Minister of Labour and Social Development Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 16 Oktober 2017 di Jeddah, perlu dilakukan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia ke Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020
Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2015
Uraian Tugas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2018
Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Badan Koordinasi Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009
Pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten)