Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018
Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal
Ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2018
Jenis: Keputusan Lainnya
Jenis: Keputusan Lainnya
Konsiderans
Menimbang:
Menimbang:
bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan penghentian dan pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah sejak tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;
bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan perubahan kebijakan dan peraturan dalam tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
bahwa negara Kerajaan Arab Saudi telah melakukan perbaikan kebijakan dan ketenagakerjaan dalam program jaminan sosial rangka peningkatan pelindungan Tenaga Kerja Asing;
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Minutes of Meeting antara Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Minister of Labour and Social Development Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 16 Oktober 2017 di Jeddah, perlu dilakukan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia ke Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022
Pencabutan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2021
Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2021
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020
Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 11 Tahun 2017
Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2022
Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai