Optimalisasi Badan Layanan Umum Perikanan Budi Daya
Jenis: Keputusan Menteri
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi pelayanan dan pemasukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), perlu dilakukan penguatan tugas dan fungsi badan layanan umum perikanan budi daya.
bahwa sumber daya alam yang melimpah dan belum termanfaatkan secara optimal di perairan laut Indonesia memerlukan penanganan, pengelolaan, dan pembudidayaan, serta pemanfaatan secara optimal, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik dari aspek pelayanan maupun pemasukan PNBP bagi negara.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Optimalisasi Badan Layanan Umum Perikanan Budi Daya.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1/KKI/KEP/I/2024
Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer Subspesialis Family Oriented Medical Care
Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 17 Tahun 2019
Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 125 Tahun 2023
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Khusus Golongan Pokok Konstruksi Instalasi Elektrikal Pada Jabatan Kerja Teknisi Fire Alarm
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 11 Tahun 2025
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik