Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 279/KMA/SK/XII/2018
Penunjukan dan Pengangkatan Hakim Agung Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. sebagai Juru Bicara Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jenis: Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa sejalan dengan keterbukaan informasi yang telah berjalan sedemikian cepat mengikuti arus perkembangan Jaman, maka dirasakan perlu mengimplementasikan berbagai pasal yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 5 Januari 2011 Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 pada satu tatanan yang jelas antara juru bicara Mahkamah Agung dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Mahkamah Agung dalam rangka menunjang tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pemberian informasi dan pelayanan publik;
bahwa dalam teknis pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, tidak jarang senantiasa bersinggungan dengan teknis peradilan dan untuk masalah-masalah hukum yang bervariasi;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menunjuk salah seorang Hakim Agung sebagai juru bicara yang menguasai berbagai permasalahan hukum terkait teknis peradilan, mendukung tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Agung maupun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di jajaran satuan kerja Eselon I;
bahwa Hakim Agung yang ditunjuk dipandang cakap untuk melakukan tugas-tugas sebagai juru bicara tersebut;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2023
Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2020
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Alas Kaki
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2016
Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan