Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Status
Dicabut dengan:
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 13/KMA/SK.DLI/I/2024
Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu
Konsiderans
bahwa Mahkamah Agung memandang Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Litbang Diklat Kumdil) Mahkamah Agung merupakan garda depan pembentukan dan penciptaan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang profesional, berwibawa, dan berintegritas;
bahwa salah satu upaya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung bersama dengan Tim Penyusun Kurikulum, Silabus, Bahan dan Metoda Pengajaran Aparatur Pengadilan adalah mengembangkan suatu Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim yang didasari dan mengacu pada program yang saat m1 berlaku, buku panduan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, rekomendasi yang tertuang dalam Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim, Cetak Biru Mahkamah Agung, Analisa Kebutuhan Pelatihan (AKP) yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia;
bahwa dalam rangka implementasi Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu ini diperlukan kualitas, konsistensi dan kesinambungan dari Kurikulum, Silabus, Bahan dan Metoda Pengajaran bagi Calon Hakim;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2016
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.09/2022
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 123 Tahun 2025
Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 28 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah