Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu
Jenis: Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Menimbang:
bahwa Mahkamah Agung memandang Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Litbang Diklat Kumdil) Mahkamah Agung merupakan garda depan pembentukan dan penciptaan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang profesional, berwibawa, dan berintegritas;
bahwa salah satu upaya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung bersama dengan Tim Penyusun Kurikulum, Silabus, Bahan dan Metoda Pengajaran Aparatur Pengadilan adalah mengembangkan suatu Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim yang didasari dan mengacu pada program yang saat m1 berlaku, buku panduan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, rekomendasi yang tertuang dalam Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim, Cetak Biru Mahkamah Agung, Analisa Kebutuhan Pelatihan (AKP) yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia;
bahwa dalam rangka implementasi Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu ini diperlukan kualitas, konsistensi dan kesinambungan dari Kurikulum, Silabus, Bahan dan Metoda Pengajaran bagi Calon Hakim;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2022
Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan serta Sekretariat Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/PERMENTAN/PP.200/12/2015
Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Di Luar Kualitas Oleh Pemerintah
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2019
Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi