Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 133/KMA/SK/VII/2018
Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu
Ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2018
Jenis: Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Jenis: Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa Mahkamah Agung memandang Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Litbang Diklat Kumdil) Mahkamah Agung merupakan garda depan pembentukan dan penciptaan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang profesional, berwibawa, dan berintegritas;
bahwa salah satu upaya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung bersama dengan Tim Penyusun Kurikulum, Silabus, Bahan dan Metoda Pengajaran Aparatur Pengadilan adalah mengembangkan suatu Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim yang didasari dan mengacu pada program yang saat m1 berlaku, buku panduan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, rekomendasi yang tertuang dalam Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim, Cetak Biru Mahkamah Agung, Analisa Kebutuhan Pelatihan (AKP) yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia;
bahwa dalam rangka implementasi Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu ini diperlukan kualitas, konsistensi dan kesinambungan dari Kurikulum, Silabus, Bahan dan Metoda Pengajaran bagi Calon Hakim;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2017
Jabatan Fungsional Inspektur Tambang
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2021
Fasilitas dan Kemudahan Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019
Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri
Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1003/KPTS/2022
Penetapan Upah Minimum Kabupaten Toba Tahun 2023
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019
Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of lran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)