Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 211/1/HK/2022
Pedoman Program Fasilitasi Pengujian Produk Inovasi Kesehatan
Ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2022
Jenis: Keputusan
Jenis: Keputusan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa untuk mendorong produk pertanian berbasis kompetisi dan kompetensi diperlukan program fasilitasi pengujian produk inovasi kesehatan.
bahwa untuk melaksanakan program fasilitasi pengujian produk inovasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Pedoman Program Fasilitasi Pengujian produk inovasi kesehatan.
bahwa Pedoman Program Fasilitasi Pengujian Produk Inovasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah di tetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 117/HK/2021.
bahwa Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam huruf c sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi sehingga perlu diganti.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Program Fasilitasi Pengujian Produk Inovasi Kesehatan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2022
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.04/2021
Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017
Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2023
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat