Peta Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Status
Dicabut dengan:
- Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2024
Peta Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Konsiderans
bahwa untuk memenuhi kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu ditetapkan peta jabatan.
bahwa Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 286 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Peta Jabatan Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara, sehingga perlu diganti.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Peta Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 76 Tahun 2022
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Garut pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 7 Tahun 2024
Tata Cara Pemberian Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2010
Penjatuhan Pidana yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2015
Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum