Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 22 Tahun 2023

Pedoman Penyusunan Program dan Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan pada Operator Penerbangan


Status: Diubah
Ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2023
Jenis: Keputusan

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Status


Diubah dengan:

  1. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 9 DJPU Tahun 2024
    Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Program dan Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Pada Operator Penerbangan

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional dan KM 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional telah mengatur mengenai program dan latihan penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan.

  2. bahwa dalam rangka penyusunan program dan latihan penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan oleh operator penerbangan, perlu disusun pedoman penyusunan program dan latihan penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan pada operator penerbangan.

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Penyusunan Program dan Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan pada Operator Penerbangan.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Penetapan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi pada Pelabuhan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan


Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik


Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib


Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Bolaang Mongondow


Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral