Hukum dan Pedoman Penanganan Mushaf yang Rusak dan/atau yang Tidak Layak Guna
Jenis: Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pengelolaan barang yang sudah tidak layak pakai di Indonesia menemukan tantangannya sendiri, di antaranya adalah keberadaan mushaf Al-Qur'an yang rusak dan/atau yang tidak layak guna.
bahwa berdasarkan hasil sebuah survei yang ada menyebutkan bahwa 73% dari 100 responden tidak mengetahui cara memperlakukan mushaf Al-Qur'an yang rusak dan/atau yang tidak layak guna sesuai syariat.
bahwa ada permintaan fatwa dari masyarakat tentang hukum dan pedoman penanganan mushaf Al-Qur'an yang rusak dan/atau yang tidak layak guna.
bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Hukum dan pedoman penanganan mushaf Al-Qur'an yang rusak dan/atau yang tidak layak guna agar dijadikan pedoman.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2022
Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan Dan Perkembangan Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Pedagang Berjangka, Dan Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan/atau Dana Jaminan
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2011
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 164 Tahun 2024
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan Bidang Penyemenan pada Kegiatan Pemboran, Kerja Ulang, dan Penutupan Sumur
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2020
Penyesuaian Jangka Waktu Manfaat Pelindungan Jaminan Sosial sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2023
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi