Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000

Pembiayaan Ijarah

Ditetapkan: 13 April 2000
Jenis: Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Konsiderans

Menimbang:

  1. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

  2. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran upah (ujrah/fee).

  3. bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari’ah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah.

  4. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Download:
Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2021

Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji concerning Cooperation in the Field of Defence)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1984

Sidang-Sidang dengan Hakim Tunggal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 103 Tahun 2021

Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti