Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp55.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp15.000/bulan
Referensi:
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Pengertian Pilihan
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Dana Pensiun Lembaga
Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi
jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik
karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja
bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan;
Ganggam Bauntuak Pagang Bamasiang
Ganggam Bauntuak Pagang Bamasiang adalah peruntukan Tanah Ulayat kaum oleh Mamak Kepala Waris kepada anggota kaumnya secara hirarkis menurut garis keturunan ibu untuk usaha budidaya tanaman, perumahan dan usaha lain di mana mamak kepala warisnya mengawasi penggunaan tanah tersebut.
Surveilans Berbasis Masyarakat
Surveilans Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat SBM adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.
Saduran
Saduran adalah hasil
gubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak penggubahnya, termasuk mengganti
nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita atau mengubah
bentuk penyajian.