Pengujian Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), dan Pasal 94 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 198 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 199 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 203 ayat (5) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Jenis: Putusan Mahkamah Konstitusi
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024
Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60 Tahun 2025
Kawasan Konservasi di Perairan di Pulau Liang, Pulau Ngali, dan Perairan Sekitarnya di Perairan Kawasan Teluk Saleh Provinsi Nusa Tenggara Barat
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 76 Tahun 2022
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Garut pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024
Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga
