Pengujian Pasal 81 angka 4, Pasal 81 angka 12, Pasal 81 angka 13 Pasal 57, Pasal 81 angka 15, Pasal 81 angka 16, Pasal 81 angka 17, Pasal 81 angka 18, Pasal 81 angka 19, Pasal 81 angka 20, Pasal 81 angka 25, Pasal 81 angka 27, Pasal 81 angka 28, Pasal 81 angka 29, Pasal 81 angka 30, Pasal 81 angka 31, Pasal 81 angka 32, Pasal 81 angka 33, Pasal 81 angka 35, Pasal 81 angka 36, Pasal 81 angka 38, Pasal 81 angka 39, Pasal 81 angka 40, Pasal 81 angka 41, Pasal 81 angka 45, Pasal 81 angka 47, Pasal 81 angka 49, Pasal 81 angka 53, Pasal 81 angka 54, Pasal 81 angka 55, Pasal 81 angka 56, Pasal 81 angka 57, Pasal 81 angka 58, Pasal 81 angka 59, Pasal 81 angka 61, dan Pasal 81 angka 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Jenis: Putusan Mahkamah Konstitusi
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8/KKI/KEP/I/2024
Standar Program Fellowship Bedah Infertilitas Pria Dokter Spesialis Urologi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2024
Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2021
Kajian Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2025
Pedoman Teknis Tata Cara Persetujuan Sebagai Pusat Registrasi di Bidang Sistem Resi Gudang
