Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

Pokok-Pokok Kepegawaian


Disahkan pada tanggal 6 November 1974
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041

Status

Dicabut dengan:

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material dan spiritual, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung-jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan;

  2. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri yang demikian itu diperlukan adanya suatu Undang-undang yang mengatur kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri yang dilaksanakan berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja;

  3. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan itu, dianggap tidak sesuai lagi, maka oleh sebab itu perlu diganti.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat


Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2021

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian


Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2014

Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur


Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2015

Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM


Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018

Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan