Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012

Penanganan Konflik Sosial


Disahkan pada tanggal 10 Mei 2012
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 116
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5315

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial masih bersifat parsial dan belum komprehensif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial;

  3. bahwa perseteruan dan/atau benturan antarkelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional;

  4. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas pelindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020

Statuta Universitas Jember


Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2019

Kawasan Ekonomi Khusus Kendal


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2020

Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Nunukan


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan · Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016

Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara