Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua


Disahkan pada tanggal 26 November 2008
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 191
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4938

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Papua pada umumnya dan Kabupaten Paniai pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

  2. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Paniai, dipandang perlu membentuk Kabupaten Intan Jaya di wilayah Provinsi Papua;

  3. bahwa pembentukan Kabupaten Intan Jaya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.01/2020

Aktuaris


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/PERMENTAN/OT.210/11/2018

Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2020

Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan


Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020

Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019


Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2022

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga