Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008

Wilayah Negara


Disahkan pada tanggal 14 November 2008
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 177
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. bahwa pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya;

  3. bahwa pengaturan wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah negara;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Wilayah Negara;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014

Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi


Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2021

Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2021

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Malahayati


Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2021

Pengesahan Fourth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (Protokol Keempat untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN)


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga