Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten


Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2005
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4544

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa peristiwa terbentuknya Provinsi Banten yang wilayahnya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, sejalan dengan kebutuhan perkembangan pembangunan, perlu peningkatan pelayanan hukum melalui pembangunan perangkat peradilan;

  2. bahwa untuk meningkatkan pelayanan hukum dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu membentuk pengadilan tinggi agama di ibukota Provinsi Banten;

  3. bahwa dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Banten, perlu diadakan peninjauan kembali daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang meliputi daerah hukum pengadilan agama seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat;

  4. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan tinggi agama dibentuk dengan Undang-Undang;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2020

Statuta Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng


Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007

Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea (Treaty on Extradition Between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea)


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif