Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997

Penyandang Cacat

Disahkan pada tanggal 28 Februari 1997
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670

Download:
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997

Status

Dicabut dengan:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Konsiderans
Menimbang:

  1. bahwa dalam rangka terwujudnya kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu memberikan landasan hukum bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam suatu Undang-undang.

  2. bahwa penyandang cacat secara kuantitas cenderung meningkat dan oleh karena itu perlu semakin diupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat;

  3. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2020

Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu secara Luar Jaringan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2018

Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 19 Tahun 2006

Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Video Compact Disk Fungsi Teknis Kepolisian

Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak